Fraksi Golkar MPR RI mengadakan sarasehan nasional untuk membahas strategi perumusan ulang anggaran pendidikan. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai bahwa porsi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN masih belum dimanfaatkan secara efektif dan merata di seluruh daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng dalam forum bertajuk “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menyoroti alokasi anggaran sekolah kedinasan tahun 2025 yang mencapai Rp 104,5 triliun hanya untuk 13 ribu siswa.
Menurut Mekeng, Peraturan Pemerintah nomor 18, tahun 2022, pasal 80, telah menjelaskan bahwa dana pendidikan untuk sekolah kedinasan tidak termasuk dalam perhitungan anggaran pendidikan nasional. Ia menilai seharusnya pengelolaan dana pendidikan bisa lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga sistem pendidikan tidak mengalami kekacauan birokrasi.
Mekeng juga menegaskan bahwa di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT), infrastruktur pendidikan masih jauh dari kata merata. Padahal, anggaran pendidikan tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 724 triliun.
“Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tahun 2025 anggaran pendidikan kita Rp. 724 triliun besarnya. Mungkin bisa dibuka ya itu, Rp.724 triliun itu ke mana saja?. Setelah saya searching, untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp.91,4 triliun,” ucapnya.
Mekeng menjelaskan bahwa anggaran Rp. 91,4 triliun yang ditemukannya hanya digunakan untuk menjangkau 64 juta siswa di Indonesia. Sementara, Mekeng menyebut sebanyak Rp.104,5 triliun dana yang tersisa digunakan untuk sekolah kedinasan yang hanya menjangkau 13 ribu siswa.
“Masih ada kurang lebih Rp. 300 triliun, saya cari ke mana ini Rp.300 triliun, ternyata dipakai untuk transfer daerah. Transfer daerah itu apa? transfer daerah itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, itu tidak masuk ke dalam ranah pendidikan,” ujar Mekeng.
Mekeng menyebut pemerintah daerah banyak yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan. Menurutnya, anggaran pendidikan di Indonesia mesti terus disuarakan. Ia berharap ke pada seluruh mahasiswa yang hadir dalam undangan sarasehan tersebut, untuk ikut serta dalam upaya menyuarakan kejanggalan dan ketidakadilan ini demi menyukseskan Generasi Emas Indonesia 2045.
