Antara Diambang Kekuasaan Semu dan Lunturnya Kepercayaan Publik pada Gerakan Mahasiswa: Organisasi Kampus Gagal Adaptif?

Dokumen Istimewa
Dokumen Istimewa

Kampus tak lagi dihiasi oleh diskusi ideologis, apalagi orasi politik. Saat ini, yang tersisa hanyalah poster rekrutmen yang usang di papan pengumuman, dengan QR code yang jarang disentuh. Seolah hanya menjadi rangkaian kegiatan “formalitas” belaka. Di berbagai perguruan tinggi, organisasi mahasiswa menghadapi krisis yang tak lagi bisa disembunyikan dan cenderung kehilangan esensi relevansi.

Bukan hanya karena mahasiswa apatis, tapi karena wadah itu sendiri telah menjauh dari semangat emansipasi, justru terjebak dalam kultur kekuasaan semu dan formalisme tanpa substansi.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, indeks pembangunan manusia (IPM) 2024 mengalami peningkatan mencapai 75,02, meningkat sebesar 0,63 poin (0,85 persen) dari tahun sebelumnya (74,39). IPM 2024 tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa secara pengertahuan masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya di willayah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi.

Hal tersebut seharusnya menjadi penanda dari meningkatnya daya nalar intelek masyarakat Indonesia, namun nampaknya hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lingkungan mahasiswa saat ini. Seakan menjadi kemunduran, mahasiswa Indonesia cenderung terperangkap di dalam kondisi “kebodohan struktural” yang dilakukan oleh kebanyakan organisasi kampus dengan implementasi kultural yang menunjang kemunduran.

Rapuhnya Daya Tarik Struktural

“Siapa juga yang mau ikut rapat berjam-jam cuma buat bahas proposal dana acara ulang tahun organisasi?” celetuk Andika, mahasiswa semester lima yang memilih bergabung di salah satu himpunan mahasiswa. Komentarnya bukan lelucon semata, tapi  menjadi refleksi dari suara mayoritas mahasiswa saat ini.

Organisasi mahasiswa kini cenderung memperbanyak aktivitas administratif dan seremonial, ketimbang menciptakan ruang diskusi kritis dan inovatif. Struktur yang kaku dengan ketua, sekjen, dan bendahara yang lebih sibuk pada posisi dan kepentingan pribadi daripada gagasan, membuat organisasi terasa seperti replika kecil dari birokrasi pemerintahan.

“Kadang lebih banyak waktu habis untuk menata jabatan dan simbol, ketimbang menggarap program yang berdampak. Rapat sampai larut malam, laporan, lalu selesai. Tahun depan diulang lagi dengan orang yang berbeda,” ujar Fadly, mantan pengurus BEM Fakultas yang memilih tidak maju lagi karena merasa jenuh dengan sistem yang dipakai.

Dari Gerakan ke Seremoni

Sejarah organisasi mahasiswa di Indonesia mencatat peran pentingnya dalam perubahan sosial-politik, dari era pergerakan nasional, Orde Baru, hingga Reformasi. Namun, di masa kini, transformasi dari “gerakan” menjadi “seremoni” berlangsung tanpa banyak perlawanan.

Sebagian besar organisasi hanya menjadikan seminar, pelatihan, dan bakti sosial sebagai agenda tahunan yang dilaksanakan demi laporan dan anggaran bukan kesadaran. Tak jarang, kegiatan dipenuhi jargon dan retorika yang tak menyentuh realitas mahasiswa.

“Gue ikut aktif, tapi nggak pernah ngerasa berkembang. Seniornya toxic, kegiatannya stagnan, dan kebanyakan sibuk branding di medsos, itupun dilakukan hanya ketika pencalonan tiba. Semua seolah dipoles biar kelihatan keren, tapi dalamnya kosong,” tutur Tiara, mahasiswa dari jurusan Jurnalistik yang sempat aktif di BEM Fakultas.

Organisasi yang Tidak Belajar

Ironisnya, ketika generasi mahasiswa berubah lebih cepat dengan arus digitalisasi, dan praktis tetap berjalan dengan pola lama. Tak ada inovasi dalam cara kerja, tak ada transformasi dalam konten-konten yang disajikan, dan tak ada keberanian untuk mendekonstruksi struktur internal yang tidak efisien dan cenderung mengikat.

Alih-alih menjadi ruang belajar dan kolaborasi, banyak organisasi justru jadi arena konflik personal, kontestasi ego, atau alat kompromi dengan birokrasi luar kampus.

“Sebagian besar organisasi saat ini cenderung menjadi perpanjangan tangan pihak luar kampus. Ketika ada isu krusial, mereka diam. Tapi ketika ada dana hibah, mereka dari berbagai “bendera warna” bertarung paling aktif menyusun proposal,” sindir Zidan, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam yang kini lebih memilih membangun media komunitas alternatif.

Baca Juga: “Antusias Masyarakat Kiarapedes, Menyambut Pengabdian HYDBP JBZ Purwakarta

Komunitas Digital: Oposisi Nyata Organisasi Formal

Sementara organisasi kampus stagnan, komunitas non-struktural berkembang di luar bayang-bayangnya. Komunitas desain, diskusi film, startup, hingga kelompok advokasi online lebih diminati mahasiswa. Mereka menawarkan ruang yang fleksibel, berbasis minat, tidak terikat struktur, dan yang terpenting langsung berdampak.

Di sinilah kritik terhadap organisasi kampus menjadi sah, mengapa harus mempertahankan struktur lama yang kaku jika ada bentuk kolektif baru yang lebih cair, produktif, dan otentik?

Organisasi Kampus: Relevansi yang Dipaksakan?

Pembela organisasi kampus kerap mengklaim bahwa mereka adalah wadah pengkaderan pemimpin masa depan, ruang pembelajaran politik, dan latihan manajemen. Tapi apakah narasi itu masih valid?

Argumen itu kini terasa semakin usang ketika mahasiswa lebih tertarik pada pengalaman yang bisa langsung diterapkan, portofolio nyata, atau dampak konkret. Kalimat “aktif organisasi bikin kamu punya banyak relasi buat kerja”, kini mulai kehilangan maknanya, digantikan oleh “pengalaman proyek jauh lebih dinilai HRD”.

Lebih jauh lagi, banyak organisasi gagal menanggapi isu aktual mahasiswa, di mana beban UKT yang semakin melambung tinggi, kekerasan seksual di kampus, hingga kualitas mengajar dosen. Ketika diam di saat dibutuhkan, apa yang tersisa dari “fungsi representatif” organisasi kampus?

Haruskah Dibubarkan?

Pertanyaan paling radikal yang perlu diajukan adalah haruskah organisasi mahasiswa dibubarkan dan dibangun ulang dari nol? bila mereka tak lagi bisa menjadi ruang alternatif, penggerak wacana, atau agen perubahan, maka mempertahankan eksistensinya hanya akan melestarikan simbolisme kosong.

Sebagian mungkin memilih untuk bertahan dengan harapan bisa mereformasi dari dalam. Tapi sebagian lain telah berpindah dari ruang-ruang rapat organisasi ke kanal Discord, Google Meet, dan komunitas-komunitas underground yang lebih cair dan memberdayakan kehidupan mahasiswa.

Jika organisasi kampus tidak mampu menjawab kebutuhan zamannya, maka sejarah akan mencatat kematiannya bukan karena mahasiswa malas, tapi karena organisasi itu sendiri menolak untuk berubah.

Bagikan: Antara Diambang Kekuasaan Semu dan Lunturnya Kepercayaan Publik pada Gerakan Mahasiswa: Organisasi Kampus Gagal Adaptif?